MASYARAKAT Lampung lebih mengenal Raden Mohamad Mangoendiprodjo sebagai residen Lampung pertama. Pengalaman birokrasi sebagai residen di Bumi Ruwa Jurai dimulai 1 November 1955 sampai pensiun tahun 1962. Masa-masa awal ia langsung dihadapkan pada soal kritis: Mengurus transmigran eks Corps Tjadangan Nasional (CTN).
Pada waktu itu, warga pendatang (CTN) sering konflik dengan penduduk asli. CTN adalah kumpulan mantan pejuang dan eks anggota TNI. Pascaperang kemerdekaan, mereka kembali ke masyarakat setelah rasionalisasi. Banyak anggota CTN yang bertransmigrsi ke Lampung. Mereka inilah yang “berselisih” dengan Raden Mohamad.
Pernah sama-sama berjuang mengusir penjajah, Mohamad dan kelompok CTN lalu sadar bahwa konflik hanya berbuah penderitaan. Maka, penyelesaian ditempuh secara musyawarah. Lewat kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan, masalah CTN di Lampung akhirnya tuntas.
Peranannya juga besar untuk mengawal Lampung dari pengaruh tokoh-tokoh pemberontakan di Sumatera tahun 1958 yang berpusat di Padang. Posisinya sangat kuat karena ia didukung Partai NU dan PNI.
Membereskan hal-hal urgen, Mohamad dikenal piawai. Sikapnya jelas dan tidak kenal surut jika sudah ia putuskan. “Ucapan diikuti perbuatan,” kata Wahyudi, putra Raden Mohamad dari istrinya Siti Hartiyah.
Ketegasan sang residen dipuji saat menangani perdagangan beras Lampung. Hatinya menjerit melihat petani sering kesulitan beras, padahal Lampung adalah lumbung padi. Rupanya, beras tersedot ke Sumatera Selatan (Sumsel).
Mohamad “berteriak” dan menyurati gubernur Sumsel agar menertibkan sistem perdagangan beras. Tapi, ia kecewa karena suratnya tidak berbalas. Mohamad pun nekat dan menempuh langkah berani: Beras Lampung dilarang ke luar daerah. Rakyat Sumsel kontan menjerit karena tidak ada beras. Gubernur Achmad Bastari menegur, tapi ia acuhkan. Keputusan itu baru ia cabut setelah Mendagri Ipik Gandama turun tangan dan kasih solusi.
Kasus beras ini lalu menginspirasi tokoh-tokoh di Lampung untuk membuat sebuah gerakan. Mereka menuntut Lampung jadi provinsi sendiri; memisahkan diri dari Sumatera Selatan. Bersama tiga bupati, Mohamad ikut menandatangai petisi dukungan memisahkan Lampung dari Sumsel. Provinsi Lampung kemudian lahir tahun 1964.
Masa Perjuangan
Jauh sebelum diangkat sebagai Residen Lampung, Mohamad adalah pejuang kemerdekaan. Ia berada di garis depan pada berbagai perang bersejarah. Bahkan, dia nyaris tewas saat bertempur di Wonocolo. Pecahan mortir musuh mendarat di atas mata kirinya.
Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kelak diperingati sebagai Hari Pahlawan, ia juga terlibat. “Teman-teman seperjuangannya adalah Bung Tomo, Roeslan Abdul Gani, Moestopo, Doel Arnowo, Sungkono, Soeryo, dan Sudirman,” kata Wahyudi.
Aktivitas Mohamad pada masa revolusi dimulai 2 September 1945. Malam itu ia menghadiri rapat di Jalan Kaliasin 121, Jakarta, yang diadakan Komiten Nasional Indonesia (KNI). Rapat memutuskan dibentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BPKKP diketuai Doel Arnowo dan Raden Mohamad sebagai wakilnya. Sementara itu, BKR diketuai drg. Moestopo. Selanjutnya Mohamad lebih banyak terlibat di BKR dan Tentara Kemanan Rakyat (TKR) Jawa Timur.
Ironisnya, meski ikut bertempur, Mohamad tidak setenar pejuang 10 November lain. Ia luput dari publikasi media dan buku sejarah. Namanya baru banyak ditulis dalam publikasi Modern Indonesia Project, Cornell University Ithaca. Penulisnya, J.G.A. Parrott beberapa kali mencatat namanya dalam Who Killed Brigadir Mallaby?. Tulisan ini hendak mencari kejelasan pejuang yang membunuh Mallaby–hingga kini masih tetap misteri dan memunculkan cerita dari berbagai versi.
Setelah 10 November 1945, ia tetap aktif bersama arek-arek Suroboyo. Pada 13 November, di sebuah melkerij (perusahaan susu perah), Mohamad memaparkan pembentukan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI). Dewan ini penting karena setelah beberapa hari pertempuran, tampak kurang adanya koordinasi dalam menghadapi musuh yang punya kekuatan lebih besar.
DPRI diberi kuasa tertinggi mengambil strategi menghadapi musuh. Akhir November, musyawarah besar DPRI digelar di kediaman residen Kediri. Rapat menetapkan Raden Mohamad sebagai ketua umum DPRI, Wakil Ketua Soeryo (Gubernur Jawa Timur saat itu), dan Roeslan Abdul Gani menjabat sekjen.
Maut nyaris lagi menjemput Mohamad pada peristiwa Jembatan Merah dan Gedung Internatio, Surabaya. Sehari setelah kedatangan Bung Karno dan Bung Hatta di Surabaya (30 Oktober 1945), keluarlah perintah gencatan senjata. Lalu dibentuk Kontak Biro: Residen Sudirman jadi ketua dan Brigjen Mallaby (pimpinan tentara Inggris) sebagai wakil. Mohamad anggota bersama Roeslan Abdul Gani, Arnowo, Sungkono, dan Sudirman.
Saat gencatan senjata dirundingkan, iring-iringan mobil Kontak Biro tiba di depan gedung Laskar Perjuangan. Di luar gedung, massa pemuda yang bersenjata menuntut semua tentara Sekutu keluar gedung tanpa senjata. Sebuah tuntutan yang sangat sulit dipenuhi.
Berjarak 200 meter dari gedung Internatio menuju Jembatan Merah, massa mengejar iring-iringan mobil. Jalanan yang disesaki pemuda memaksa mobil Mohamad berhenti di depan Jembatan Merah. Jarak beberapa meter, mobil Brigjen Mallaby juga terkepung. Ia melihat Mallaby sudah berada di luar mobil dan pistolnya direbut para pemuda.
Mallaby pun menyetujui tuntutan massa, tapi ia minta diperbolehkan masuk Internatio untuk mengatur anak buahnya. Permintaan itu ditolak karena Mallaby dicurigai punya rencana lain. Sebagai gantinya, massa menunjuk Kapten Shaw (staf Mallaby) dan pejuang diwakili Mohamad. Ikut juga seorang India Surabaya (Kundan) sebagai penerjemah. Mereka diberi waktu 10 menit untuk mengatur penyerahan.
Begitu masuk gedung, pistol diserahkan pada tentara Sekutu yang bersenjata lengkap. Mohamad dan Kundan mengikuti Shaw ke lantai II. Saat Shaw menghubungi markas besar komando di Tanjung Perak, terlihat sebuah mortir terpasang di jendela dan diarahkan ke Jembatan Merah. Curiga, Kundan membisiki Mohammad, lalu siap-siap keluar ruangan. Tapi, langkahnya terhenti karena diadang senjata otomatis. Mohamad baru sadar mereka telah ditawan Sekutu.
Selang berapa menit, terjadi kontak senjata. Dari luar terdengar aba-aba membakar Internatio. Ketegangan baru mengendur pukul 21.00, setelah terdengar perintah lewat pengeras suara: Hentikan pertempuran! Rupanya tentara Sekutu sudah bersedia menyerahkan Internatio kepada TKR, esok hari. Tidak berselang lama, Shaw menemui Mohamad untuk memberi tahu bahwa Brigjen Mallaby terbunuh sekitar pukul 20.30. Mohamad dibebaskan esok siangnya, satu jam setelah sekutu keluar dari Internatio (sekitar pukul 13.00).
Tewasnya Mallaby membuat Sekutu murka. Pada 8 November arek Suroboyo dalam tempo 48 jam diminta menyerahkan senjata sambil jongkok dan menekuk kedua tangan di kepala. Jika tidak, Surabaya dibumihanguskan. Esoknya, Mohammad bersama Sudirman menemui pimpinan Sekutu dan meminta mencabut ultimatum itu demi menghindari lautan darah. Tapi, Sekutu bergeming, pertempuran 10 November pun tidak terelakkan.
Sesepuh Lampung
Sejak rasionalisasi TNI, Juni 1948, Mohamad lebih banyak bekerja sebagai pamong praja. Awalnya ditugaskan di Kementerian Dalam Negeri sebagai pegawai tinggi tingkat IV. Pada 1 Februari 1950, diangkat sebagai bupati Ponorogo. Lima tahun kemudian, dia ditunjuk sebagai residen Lampung dan dilakoni hingga pensiun 1 Juli 1962.
Setelah pensiun, aktivitasnya lebih banyak di bidang politik, sosial, dan keagamaan. Ia termasuk tokoh NU Lampung. Pernah menjadi anggota Dewan Partai NU Wilayah Lampung, menjabat wakil ketua NU Wilayah Lampung, dan anggota DPRD Lampung mewakili NU hingga 1968.
Pandangan politiknya berubah setelah Orde Baru. Kampanye Pemilu 1971, ia bergabung ke Gabungan Usaha Pendidikan Islam (GUPI) di bawah Golkar. Golkar menang, Mohamad menjadi anggota MPR Utusan Daerah Lampung. Diperpanjang lagi pasca-Pemilu 1981 dan 1987. Selain MPR, ia juga aktif sebagai pengurus Palang Merah Indonesia, Angkatan ’45, dan Pepabri.
Jiwa dan semangat juang Mohamad ternyata diwarisi putra sulungnya, Letjen Himawan Soetanto. Karier militer Himawan tergolong bersinar. Ia pernah menjabat pangdam IV/Sriwijaya, panglima Kostrad, pangdam VI/Siliwangi, pangkostranas, dan pangkowilhan III/Sulawesi dan Kalimantan.
Seorang menantunya (Soesilo Soedarman) juga jenderal TNI yang disegani. Kejadian unik terjadi pada sidang MPR 1982. Mohamad bersama putra dan menantunya itu duduk bersama sebagai anggota MPR. Himawan Soetanto dan Soesilo Soedarman saat itu mewakili Fraksi ABRI di MPR.
Hari tua Mohamad lebih banyak diisi kegiatan keagamaan. Ia kerap berdakwah bersama Yayasan Masjid Al Furqon. Kala senggang ia menunggang jip CJ-7 merah hati kesayangannya. Atau, membaca buku cerita detektif. “Kalau ke luar kota buku itu selalu dibawa,” kata Wahyudi.
Pada hari ulang tahun ke-83 (5 Januari 1988), Mohamad mengeluh sakit. Tumor rupanya menyerang lever mantan residen itu. Meski khawatir dan mengeluh sakit, ia berusaha tegar dan tetap beraktivitas. “Bulan itu bahkan masih memimpin Sidang Pembukaan MPR 1988,” kata Wahyudi.
Berbagai upaya pengobatan dilakukan, tapi takdir berkata lain. Raden Mohmad meninggal pada 13 Desember 1988. Warga Lampung berduyun-duyun mengiringi jasad pejuang berpangkat mayjen (purn.) itu ke Taman Makan Pahlawan Kedaton. Di depan gerbang, tembakan salvo 10 kali menyambut peti jenazahnya.
Mohamad mewariskan banyak teladan dan kenangan indah bagi keluarga. “Bapak tidak banyak nasihat, tapi memberi contoh dengan perbuatan. Ucapan sesuai dengan perbuatan,” kata Wahyudi. “Waktu anak-anak, saya suka ditemani eyang main layangan,” kata Heru Sambodo, cucu Raden Mohamad dari putrinya, Siti Sundari.
Masyarakat Lampung sangat terkesan pada sosok dan gaya kepemimpinan Mohamad. Selama menjabat residen, pun setelahnya. Bisa dimaklumi jika sesepuh Lampung kemudian digelarkan kepada priayi asal Solo ini. n
BIODATA
Nama: Raden Mohamad Mangoendiprodjo
Lahir: Sragen, Solo, 5 Januari 1905
Meninggal: 13 Desember 1988
Agama: Islam
Ayah: Raden Ngabehi Mardjan Sastromardjono
Ibu: Raden Siti Wahjoenah
Saudara:
– Raden Siti Aminah
– Raden Siti Djenah
– Raden Suwarno
– Raden Siti Ismirah Supadi
Istri I: Rr. Kamariatun (Menikah 28 November 1928)
Anak:
– R. Himawan Soetanto
– Rr. Widaningsri
Istri II: Siti Hartiyah (Menikah tahun 1953)
Anak:
– Wahyudi
– Siti Hartini
– Siti Harwati
– Siti Sundari
– Siti Hartati
– Suhartono
– Hariyanto
Pendidikan:
– Europesche Lagere School Sragen (1920)
– OSVIA Madiun (1927)
– Pendidikan Perwira PETA di Bogor (1943)
Karier:
– Gediplomeerd Ambteenar Inlandsch Bestuur (GAIB) di Distrik Gorang Gareng Magetan (1927–1929)
– Mantri Polisi Detachement Veld-Politie di Lamongan (1929–1931)
– Adjunct Hoofddjaksa Landraad di Surabaya (1931–1934)
– Asisten Wedana Diwek Jombang (1934–1935)
– Asisten Kota Jombang (1936–1943).
– Daidanchoo di Sidoarjo
– Komandan TKR Jawa Timur (1945)
– Staf Panglima Besar Jenderal Sudirman (1946–1947)
– Penasehat militer Menteri Dalam Negeri (1948)
– Bupati Ponorogo (1950–1955)
– Residen Lampung (1955)
– Wakil Ketua NU wilayah Lampung
– Anggota DPRD tingkat I Lampung mewakili NU (sampai 1968)
– Anggota MPR utusan Lampung (tiga periode: 1971, 1981, 1987)
Penghargaan:
– Bintang Gerilya (1958),
– Satyalancana Bhakti (1958),
– Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan I dan II (1958)
– Satyalancana Gerakan Operasi Militer I (1959)
– Satyalancana Karya Setia Tk II (1964)
– Bintang Mahaputera Pratama (1986)
Sumber:
Heri Wardoyo, dkk. 2008. 100 Tokoh Terkemuka Lampung, 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Bandar Lampung: Lampung Post. Hlm. 16-21.
Terimakasih telah membaca di Aopok.com semoga bermanfaat, mulai lah buat iklan gratis di Iklans.com dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Piool.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com dan join di komunitas Topoin.com.
